Indosiber.id – Seniman Intelektual Betawi (SIB), yang juga Sekretaris Panglima Laskar Adat Betawi (LAB) Tahyudin Aditya, mengaku kecewa, karena Gubernur Anies Baswedan, tidak memasukan masyarakat inti Jakarta yakni Betawi, dalam 10 sasaran di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2023, untuk menghadapi tantangan menuju Jakarta sebagai kota global. Padahal, untuk mewujudkan sebuah kota menjadi Kota Global, harusnya mengikut sertakan peran masyarakat inti di kota tersebut.
“Terus terang kami kecewa, tidak dimasukannya masyarakat inti Betawi dalam 10 sasaran di Musrenbang. Padahal, jika kita melihat kota-kota besar di dunia, selalu mempertahankan masyarakat intinya yang menjadi pusat pembangunan. Karena masyarakat inti punya daya tarik, dan juga dapat mendorong sumber pendapatan daerah, melalui berbagai bidang, salah satunya pariwisata,” ujar Tahyudin pada wartawan, Senin (18/4/2022).
Tahyudin mengatakan, kekecewaan ini muncul karena dari 10 hal yang disampaikan Gubernur, tidak menyertakan masyarakat Betawi dan budayanya.
“Padahal, saat saat nanti Jakarta tidak menjadi ibu kota negara lagi, salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari budaya, dimana peran masyarakat inti Betawi sangat berperan,” kata Tahyudin.
Diungkapkan Tahyudin, kekecewaan masyarakat inti Betawi sebenarnya bukan tanpa dasar. Hal itu terbukti, dengan tidak adanya produk-produk hukum mengenai masyarakat inti Betawi, selama periode Anies menjabat. “Termasuk bangunan sekolah, bahkan stadion JIS juga tidak ada nuansa Betawinya. Padahal dalam Peraturan Daerah (Perda) Pelestarian Kebudayaan Betawi sudah jelas tercantum, bahwa dalam melaksanakan pembangunan Pemprov DKI harus menyertakan ornamen nuansa Betawi,” tegasnya.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memetakan 10 sasaran dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2023 untuk menghadapi tantangan menuju Jakarta sebagai kota global. Namun, dalam 10 sasaran itu, sama sekali tidak mengikutsertakan masyarakat inti Jakarta Betawi.
Adapun 10 sasaran itu yakni mengurangi ketimpangan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan perlindungan sosial.
Kedua, peningkatan kualitas dan aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat. Lalu ketiga, penurunan kesenjangan melalui pembangunan responsif gender.
Keempat, pemerataan kesempatan pendidikan untuk semua dan kelima, peningkatan kualitas harapan hidup, serta keenam, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah.
Ketujuh, akselerasi transformasi digital dan pengembangan manajemen kota cerdas dan kedelapan, peningkatan kesempatan pemberdayaan dan adaptasi tenaga kerja.
Kemudian kesembilan pemulihan ekonomi kota dan implementasi pembangunan rendah karbon. Kesepuluh, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar yang berkualitas.
