Indosiber.id – Jakarta – “Masyarakat Petani Kabupaten Berau “mengelar aksi di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Kamis,Menuntut hak kompensasi lahan di Kalimantan Timur (Kaltim),Kamis, (31/08/2023).
Puluhan orang perwakilan Masyarakat Kabupaten Berau di Ibukota Jakarta tersebut untuk menyampaikan aspirasi yang di tujukan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Panglima Mandau (1001 Mandau) yang didampingi Koordinator Lapangan, Masarro S.H, Rustani S.H., M.H Ketua Lembaga Adat Dayak (LAD) Tunjung Benua Bentian Provinsi Kalimantan Timur dan salah satu Tokoh Masyarakat Kaltim Djumahari Syarief S.H., M.H
Para peserta demo dalam aspirasinya menyampaikan adanya ketidakadilan dengan terjadinya perampasan hak-hak masyarakat.
Aksi yang bertemakan aksi damai ini pun di warnai dengan persembahan seni tarian atraksi dari suku dayak.
Koordinator Lapangan aksi H. Masarro S.H dalam hal ini menyampaikan bahwasanya banyak pelanggaran konstitusi di Kalimantan Timur saat tahun 2016 lalu. Dimana beberapa lahan tani masyarakat di Kaltim terampas oleh perusahaan swasta disana.
“Kami datang kesini bukan langsung datang saja, demi membela hak-hak saudara-saudara kami di Kaltim kami sudah mengikuti prosedur-prosedur hukum yang berlaku namun tidak ada tanggapan dari pihak-pihak yang kami adukan, baik dari pihak kepolisian maupun pihak pemerintahan (Bupati) tidak ada tanggapan, ke DPRD tingkat II pun tak ada penyelesaian bahkan kami lakukan hubungan kunjungan kerja ke perusahaan PT Berau Coal pun tak ada penyelesaian, untuk itu kami datang langsung untuk memohonkan kepada Bapak Presiden RI untuk dapat turun langsung menanggapi permasalahan kami di Kalimantan Timur,”bebernya.
H. Masarro S.H dirinya mempertanyakan mengenai kinerja aparat di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau apakah bekerja sesuai dengan undang-undang.
“Disini saya bertanya apakah di Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau itu aparatnya NKRI, yang bekerja dengan benar sesuai dengan undang-undang yang di buat oleh pemerintah dan DPR atau tidak, karena jika dilihat mereka bekerja untuk perusahaan, sebagai contoh saja ada petani suami istri yang sedang berkebun mempertahankan haknya main ditangkap saja tanpa hukum yang jelas sedangkan ketika kita buat laporan polisi pihak perusahaan tidak di BAP dan lebih anehnya lagi ada orang di vonis hukuman bukan dari pengadilan tapi oleh jaksa, begitu semenah-menahnya disana.”ujarnya
Panglima Mandau (1001 Mandau) meminta kepada Presiden Jokowi untuk membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berada di kalimantan timur.
“Saya disini bukan menuntut namun saya memiliki harapan kepada Bapak Presiden Jokowi yang kami hormati dan kami cintai, saya selaku panglima pasukan merah se Kalimantan Timur memohon kepada Bapak Presiden RI untuk membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berada di Berau, apalagi harta selain berkebun, mereka tidak bisa berbisnis karena mereka hanya bisa berkebun, menanam sayur, berburu dan mencari kayu.” ucapnya.
Panglima Mandau juga memohon Presiden Jokowi untuk melakukan kroscek terhadap masyarakat yang ada di berau dan mengontrol kinerja dari pada bawahannya serta aparatur setempat.
“Saya meminta Bapak Jokowi untuk melihat langsung masyarakatnya di Berau dan juga melakukan pengecekan atas kinerja bawahannya serta para aparaturnya.” Tuturnya.
Dirinya juga menjunjung tinggi kearifan lokal Kalimantan dimana salah satunya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya.
“Semua orang tahu perusahaan tahu Kalimantan itu penuh kearifan lokal, tolong sejahterakan rakyatnya, bimbing mereka berikan pekerjaan, beri sekolah, budaya dan seninya jangan di batasi jangan di halangi itu baru namanya kearifan lokal. Sekali lagi saya memohon kepada Bapak Jokowi sebagai pemimpin Indonesia yang saya hormati yang saya anggap orang tua kami sendiri tolong perhatikan anak-anaknya.” katanya.
Salah satu tokoh masyarakat Kalimantan Timur Djumahari Syarief S.H., M.H yang mendukung aksi tersebut dengan turun langsung bersama peserta aksi.
“Kalau saja penyelenggara negara tidak mengabaikan atas hak-hak masyarakat di Berau, tidak akan ada aksi sampai seperti ini. Untuk itu diakhir masa jabatan Bapak Presiden Jokowi saya memohon berikanlah kami sebuah kenang-kenangan untuk membantu masyarakat yang bermasalah tanahnya dengan perusahaan di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Berau agar kembali mendapatkan hak-haknya untuk demi kelangsungan hidup mereka oleh karena mereka tidak di gaji oleh negara hanya hidup dengan mengharapkan hasil pertanian.” tukasnya.
Setelah menggelar aksinya di depan Monas para peserta aksi mencoba untuk melewati Istana Negara dengan tujuan untuk berfoto foto sekaligus kembali ke penginapan, namun keinginan tersebut harus punah lantaran terhadang oleh aparat kepolisian.
Menanggapi penghadangan aparat Kepolisian ke rombongannya yang ingin melewati Istana Negara ,Panglima Mandau mengatakan.
“Saya merasa bingung mengapa kami warga negara Indonesia yang hanya ingin lewat dan foto-foto di depan istana tidak diperbolehkan. Sedangkan saya melihat warga negara asing dengan bebas melintas didepan istana negara. Saya hanya ingin menyanjung dan mengagumkan dimana kami dapat hadir di Ibukota DKI Jakarta dan melihat langsung Istana Negara, pertanyaan saya, mengapa kami tidak diperbolehkan melintasi didepan Istana, apakah aparat kita lebih menghargai warga asing ketimbang warga negara Indonesia.”tandasnya.
