ILUSTRASI
INDOSIBER.ID — Niat baik untuk memperlambat laju kendaraan di lingkungan perumahan bisa berujung masalah hukum jika dilakukan tanpa izin resmi. Membuat polisi tidur atau alat pembatas kecepatan secara swadaya tanpa persetujuan instansi terkait dinilai melanggar aturan lalu lintas.
Praktik ini masih banyak ditemukan di sejumlah perumahan. Warga secara gotong royong mengecor jalan atau menumpuk aspal untuk membuat gundukan, dengan alasan banyak anak kecil bermain dan pengendara kerap melaju kencang.
Padahal, polisi tidur termasuk perlengkapan jalan dan alat pengendali kecepatan yang pemasangannya diatur negara.
Melanggar Pasal 28 UU LLAJ
Pembangunan polisi tidur tanpa izin dinilai melanggar Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Dalam pasal tersebut disebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
Polisi tidur yang dibuat sembarangan, dengan tinggi tidak standar, terlalu curam, atau menggunakan bahan yang tidak sesuai, berpotensi merusak struktur jalan sekaligus membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
Ancaman 1 Tahun Penjara atau Denda Rp24 Juta
Pelanggaran tersebut tidak hanya sebatas teguran. Sanksinya diatur dalam *Pasal 274 ayat (1) dan (2) UU LLAJ*, yakni pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.
Selain itu, pemasangan alat pembatas kecepatan juga diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
Dalam aturan itu disebutkan, polisi tidur hanya boleh dipasang untuk kepentingan keselamatan, harus memenuhi standar teknis, dan hanya di lokasi tertentu seperti jalan lingkungan permukiman, bukan di jalan utama atau jalan nasional.
Harus Lewat Dishub
Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi instansi yang berwenang menentukan perlu atau tidaknya polisi tidur di suatu lokasi.
Prosedur yang benar adalah warga melalui RT/RW mengajukan permohonan resmi ke Dishub setempat. Selanjutnya, petugas akan melakukan survei, menentukan lokasi yang tepat, serta spesifikasi tinggi dan lebar gundukan sesuai standar.
Dengan prosedur resmi, polisi tidur yang terpasang tidak hanya aman bagi pengendara, tetapi juga tidak menimbulkan masalah hukum bagi warga yang membangunnya.
Masyarakat diimbau untuk tidak membuat polisi tidur sendiri, dan melaporkan jika menemukan gundukan liar yang membahayakan di lingkungannya kepada pihak RT/RW atau Dishub setempat.
(Redaksi)
